Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; PPKH; Operasi Produksi; Non Tambang; P.7 Tahun 2021
Deskripsi :- Merupakan layer wilayah penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan melalui mekanisme persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi, non tambang yang ditetapkan melalui keputusan Menteri.- Data Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan termasuk data Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang sebelumnya telah diterbitkan oleh Menteri Kehutanan/Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.. Dasar :- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021, SK PIPPIB 2025, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6642 Tahun 2024, tumpang tindih PPKH OP Tambang secara umum diatur sebagai berikut: diperbolehkantumpang tindih dengan Kawasan Hutan Produksi, PPTPKH, PIAPS sesuai pengecualian berdasarkan Pasal 374 ayat 2 dan SK PIAPS, PIPPIB sesuai pengecualian berdasarkan Inpres 5 Tahun 2019, PBPH Restorasi Ekosistem pada kegiatan yang dikecualikan (Jalan angkut/transportasi tambang, telah mendapatkan PPKH Eksplorasi pada areal yang sama, Perpanjangan PPKH pada areal yang sama), Persetujuan Pengelolaan PS pada kegiatan yang dikecualikan (Jalan angkut/transportasi tambang, telah mendapatkan PPKH Eksplorasi pada areal yang sama, Perpanjangan PPKH pada areal yang sama) dan tidak diperbolehkantumpang tindih dengan Kawasan Konservasi, Areal Penggunaan Lain, Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, Persetujuan Penggunaaan Kawasan Hutan, PIAPS dan PIPPIB. Ketentuan tumpang tindih PPKH OP Migas diatur sebagai berikut: diperbolehkantumpang tindih pada Kawasan Hutan Lindung, KHDTK, Perum Perhutani, PBPH, Persetujuan Pengelolaan PS, KPH dan Areal Penyangga.Ketentuan tumpang tindih pada PPKH OP Minerba diatur sebagai berikut: diperbolehkantumpang tindih maksimal 10% pada Kawasan Hutan Lindung Provinsi/Pulau dengan pola penambangan bawah tanah, maksimal 10% luas areal KPH Perhutani, maksimal 10% luas areal efektif PBPH Non Kawasan Lindung, maksimal 10% dari areal KPH yang tidak dibebani PBPH dan PPKH OP Minerba tidak diperbolehkantumpang tindih dengan KHDTK, PBPH Kawasan Lindung, PBPH Restorasi Ekosistem, Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan Areal Penyangga.Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021, SK PIPPIB 2025, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6642 Tahun 2024, tumpang tindih PPKH OP Tambang diatur sebagai berikut: diperbolehkanpada Kawasan Hutan Lindung untuk Migas, sedangkan untuk Minerba maksimal 10% luas Provinsi/Pulau dengan penambangan bawah tanah,diperbolehkanpada Kawasan Hutan Produksi, diperbolehkanpada PIAPS untuk kegiatan yang dikecualikan berdasarkan PermenLHK No.7 Tahun 2021 dan SK PIAPS, diperbolehkanpada PIPPIB untuk kegiatan yang dikecualikan berdasarkan Inpres 5 Tahun 2019, diperbolehkanpada PPTPKH, diperbolehkanpada PBPH Non Kawasan Lindung untuk Migas sedangkan untuk Minerba maksimal 10% luas areal efektif, diperbolehkanpada PBPH Kawasan Lindung hanya untuk Migas, diperbolehkanpada PBPH Restorasi Ekosistem pada kegiatan yang dikecualikan (Jalan angkut/transportasi tambang, telah mendapatkan PPKH Eksplorasi pada areal yang sama, Perpanjangan PPKH pada areal yang sama) dan Migas, diperbolehkanpada Persetujuan Pengelolaan PS pada kegiatan yang dikecualikan (Jalan angkut/transportasi tambang, telah mendapatkan PPKH Eksplorasi pada areal yang sama, Perpanjangan PPKH pada areal yang sama) dan Migas, diperbolehkanpada KPH untuk Migas, sedangkan untuk Minerba maksimal 10% dari areal KPH yang tidak dibebani PBPH, diperbolehkanpada Areal Penyangga hanya untuk Migas. Berdasarkan ketentuan di atas PPKH OP Tambang tidak diperbolehkantumpang tindih dengan Kawasan Konservasi, Areal Penggunaan Lain, Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, PIAPS, PIPPIB, PBPH Kawasan Lindung, PBPH Restorasi Ekosistem, Persetujuan Pengelolaan PS, Areal Penyangga dan Persetujuan Penggunaan KH.Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021, SK PIPPIB 2025, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6642 Tahun 2024, PPKH Non Tambang diperbolehkantumpang tindih pada Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Hutan Produksi, KHDTK, Perum Perhutani, PIAPS pada pengecualian berdasarkan Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 dan SK PIAPS, PIPPIB pada pengecualian Inpres 5 Tahun 2019, PPTPKH, PBPH Non Kawasan Lindung, PBPH Restorasi Ekosistem, Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, KPH dan Areal Penyangga. Kemudian PPKH Non Tambang tidak diperbolehkantumpang tindih pada Kawasan Konservasi, Areal Penggunaan Lain, Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, PIAPS, PIPPIB, PBPH Kawasan Lindung dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.
Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Operasi Produksi/Non Tambang Skala 1:50.000