Badan Informasi Geospasial
type: Agent

PPKH
type: Distribution
access URL: https://sigap.kehutanan.go.id/
description: PPKH
format: WMS
issued: 2026-07-12T03:20:21.541505
modified: 2026-07-12T03:20:21.424576

Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Operasi Produksi/Non Tambang Skala 1:50.000
type: Dataset
keyword: Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; PPKH; Operasi Produksi; Non Tambang; P.7 Tahun 2021
keyword: Downloadable Data
keyword: Indonesia
keyword: KSP
description: Deskripsi :- Merupakan layer wilayah penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan melalui mekanisme persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi, non tambang yang ditetapkan melalui keputusan Menteri.- Data Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan termasuk data Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang sebelumnya telah diterbitkan oleh Menteri Kehutanan/Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.. Dasar :- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021, SK PIPPIB 2025, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6642 Tahun 2024, tumpang tindih PPKH OP Tambang secara umum diatur sebagai berikut: diperbolehkantumpang tindih dengan Kawasan Hutan Produksi, PPTPKH, PIAPS sesuai pengecualian berdasarkan Pasal 374 ayat 2 dan SK PIAPS, PIPPIB sesuai pengecualian berdasarkan Inpres 5 Tahun 2019, PBPH Restorasi Ekosistem pada kegiatan yang dikecualikan (Jalan angkut/transportasi tambang, telah mendapatkan PPKH Eksplorasi pada areal yang sama, Perpanjangan PPKH pada areal yang sama), Persetujuan Pengelolaan PS pada kegiatan yang dikecualikan (Jalan angkut/transportasi tambang, telah mendapatkan PPKH Eksplorasi pada areal yang sama, Perpanjangan PPKH pada areal yang sama) dan tidak diperbolehkantumpang tindih dengan Kawasan Konservasi, Areal Penggunaan Lain, Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, Persetujuan Penggunaaan Kawasan Hutan, PIAPS dan PIPPIB. Ketentuan tumpang tindih PPKH OP Migas diatur sebagai berikut: diperbolehkantumpang tindih pada Kawasan Hutan Lindung, KHDTK, Perum Perhutani, PBPH, Persetujuan Pengelolaan PS, KPH dan Areal Penyangga.Ketentuan tumpang tindih pada PPKH OP Minerba diatur sebagai berikut: diperbolehkant…
issued: 2026-07-12T03:20:21.482877
modified: 2026-07-12T03:20:21.482899
spatial: Location