### Definisi Open data ini berisi informasi mengenai persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengikuti program pengembangan kompetensi fungsional. Pengembangan kompetensi fungsional merujuk pada pengembangan kompetensi dan peningkatan keterampilan yang sesuai dengan fungsi dan peran spesifik ASN dalam menjalankan tugasnya. ### Tujuan Tujuan dari pengumpulan data ini adalah untuk memantau dan mengevaluasi upaya pemerintah dalam meningkatkan kompetensi ASN, memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas secara efektif dan efisien. ### Metodologi Pengumpulan Data Data dikumpulkan melalui laporan dari berbagai instansi pemerintah yang menyelenggarakan program pengembangan kompetensi bagi ASN. Proses pengumpulan data mencakup: - **Pendataan peserta pengembangan kompetensi**: Setiap instansi mencatat jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi kompetensi fungsional. - **Rekapitulasi dan verifikasi data**: Data dari masing-masing instansi direkapitulasi dan diverifikasi untuk memastikan keakuratan. - **Perhitungan persentase**: Persentase dihitung dengan membandingkan jumlah ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi dengan total jumlah ASN yang ada di setiap instansi. ### Struktur Data Data ini disajikan dalam format tabel dengan kolom-kolom sebagai berikut: - **Tahun**: Tahun pelaksanaan pengembangan kompetensi. - **Persentase**: Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi fungsional (Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Fungsional / Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi * 100%). ### Manfaat Data - **Evaluasi Kinerja**: Data ini dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh berbagai instansi pemerintah. - **Perencanaan pengembangan kompetensi**: Instansi dapat menggunakan data ini untuk merencanakan dan mengalokasikan sumber daya untuk program pengembangan kompetensi di masa mendatang. - **Transparansi dan Akuntabilitas**: Menyediakan data ini secara terbuka dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengembangan kompetensi ASN. ### Sumber Data Data ini berasal dari laporan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur ### Frekuensi Pembaruan Data ini diperbarui secara tahunan untuk mencerminkan pelaksanaan program pengembangan kompetensi yang terbaru. Dengan menyediakan data ini, diharapkan dapat mendorong peningkatan kompetensi ASN secara berkelanjutan, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan publik.
Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Fungsional