semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, beroreantasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur (PP no 38 tahun 2017)