RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN LAHAT TAHUN 2025
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah dokumen tahunan yang disusun pemerintah daerah (Pemda) untuk melaporkan capaian kinerja pemerintahan dan tugas pembantuan kepada pemerintah pusat. LPPD wajib disampaikan oleh kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) sebagai wujud akuntabilitas dan dasar evaluasi kinerja serta pemberian penghargaan seperti Sam Karya Nugraha. Berikut adalah rincian mengenai LPPD: * Tujuan: Mengukur kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah, mencakup 32 urusan pemerintahan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. * Isi: LPPD memuat capaian kinerja makro, kinerja penyelenggaraan urusan, capaian akuntabilitas kinerja, serta tugas pembantuan yang diterima dari pusat. * Dasar Hukum: Disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. * Waktu Penyampaian: LPPD wajib disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. * Sanksi: Pemerintah daerah yang tidak menyampaikan LPPD dapat dikenai sanksi administratif, hingga pengambilalihan urusan pemerintahan oleh pusat jika kinerja rendah secara berkelanjutan.
Adapun isi dari Ringkasan LPPD Kabupaten Lahat Tahun 2025 ini terdiri dari: I. Capaian Kinerja Makro II. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar yang mencakup: 1. Urusan Pendidikan 2. Urusan Kesehatan 3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 5. Urusan Trantibumlinmas 6. Urusan Sosial III. Hasil EPPD dan Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya yang mencakup: 1. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya IV. Ringkasan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah V. Inovasi Daerah VI. Penutup