@prefix dcat: . @prefix dct: . @prefix foaf: . @prefix vcard: . @prefix xsd: . a dcat:Dataset ; dct:description """1. Pengertian Serikat, Federasi, dan Konfederasi Serikat Pekerja/Buruh\r Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.\r \r Federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat buruh.\r \r Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan federasi serikat pekerja/serikat buruh.\r \r 2. Fungsi Serikat Pekerja\r Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi:\r \r a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial;\r \r b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;\r \r c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;\r \r d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;\r \r e. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggungjawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;\r \r f. sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan.\r \r 3. Pembentukan\r Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/buruh. Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh. Federasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) serikat pekerja/serikat buruh. Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) federasi serikat pekerja/serikat buruh.\r \r Setiap serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar sebagaimana sekurang-kurangnya harus memuat:\r \r a. nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh;\r \r b. dasar negara, asas dan tujuan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;\r \r c. tanggal pendirian;\r \r d. tempat kedudukan;\r \r e. persyaratan menjadi anggota dan persyaratan pemberhetiannya;\r \r f. hak dan kewajiban anggota;\r \r g. persyaratan menjadi pengurus dan persyaratan pemberhetiannya;\r \r h. hak dan kewajiban pengurus;\r \r i. sumber, tata cara penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan;\r \r j. ketentuan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga;\r \r 4. Keanggotaan dan Kepengurusan\r Seorang pekerja/buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh di satu perusahaan. Setiap serikat pekerja/serikat buruh hanya dapat menjadi anggota dari satu federasi serikat pekerja/serikat buruh. Setiap federasi serikat pekerja/serikat buruh hanya dapat menjadi anggota dari satu konfederasi serikat pekerja/serikat buruh.\r \r Pekerja/buruh yang menduduki jabatan tertentu di dalam satu perusahaan dan jabatan itu menimbulkan pertentangan kepentingan antara pihak pengusaha dan pekerja/buruh, tidak boleh menjadi pengurus serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan yang bersangkutan.\r \r 5. Pemberitahuan dan Pencatatan\r Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat dalam hal ini Disnaker PMPTSP Banjarnegara. Nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang akan diberitahukan tidak boleh sama dengan nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat terlebih dahulu. Pemberitahuan secara tertulis dengan dilampiri:\r \r a. daftar nama anggota pembentuk;\r \r b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;\r \r c. susunan dan nama pengurus.\r \r Kemudian Disnaker PMPTSP Banjarnegara mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan atau menangguhkan pencatatan jika belum memenuhi persyaratan.\r \r 6. Hak dan Kewajiban Serikat Pekerja/Buruh\r Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak:\r \r a. membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha;\r \r b. mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial;\r \r c. mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan;\r \r d. membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;\r \r e. melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.\r \r Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berkewajiban:\r \r a. melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya;\r \r b. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya;\r \r c. mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.\r \r 7. Perlindungan Hak Berorganisasi\r Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:\r \r a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;\r \r b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;\r \r c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;\r \r d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.\r \r Pengusaha harus memberi kesempatan kepada pengurus dan/atau anggota serikat pekerja/serikat buruh untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dalam jam kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak dan/atau yang diatur dalam perjanjian kerja bersama. Dalam kesepakatan kedua belah pihak dan/atau perjanjian kerja bersama harus diatur mengenai:\r \r a. jenis kegiatan yang diberikan kesempatan;\r \r b. tata cara pemberian kesempatan;\r \r c. pemberian kesempatan yang mendapat upah dan yang tidak mendapat upah.\r \r 8. Keuangan dan Harta Kekayaan\r Keuangan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bersumber dari:\r \r a. iuran anggota yang besarnya ditetapkan dalam anggaran dasar atau anggaran dasar atau anggaran rumah tangga;\r \r b. hasil usaha yang sah; dan\r \r c. bantuan anggota atau pihak lain yang tidak mengikat.\r \r Pengurus bertanggung jawab dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan dan harta kekayaan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh. Pengurus wajib memuat pembukuan keuangan dan harta kekayaan serta melaporkan secara berkala kepada anggotanya menurut anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.\r \r \r \r Sumber:\r \r Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh""" ; dct:identifier "33de84b8-e058-4d12-be09-e11f382a3ff3" ; dct:issued "2026-04-30T03:33:42.405740"^^xsd:dateTime ; dct:modified "2026-04-30T03:33:42.405766"^^xsd:dateTime ; dct:publisher ; dct:title "Serikat Pekerja/Buruh 2023" ; dcat:contactPoint [ a vcard:Organization ; vcard:fn "Meki Basri A,Md" ; vcard:hasEmail ] ; dcat:distribution ; dcat:keyword "2023", "BURUH", "PEKERJA", "SERIKAT", "kubu raya" ; dcat:landingPage <-> . <-> a foaf:Document . a dcat:Distribution ; dct:description """1. Pengertian Serikat, Federasi, dan Konfederasi Serikat Pekerja/Buruh\r Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.\r \r Federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat buruh.\r \r Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan federasi serikat pekerja/serikat buruh.\r \r 2. Fungsi Serikat Pekerja\r Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi:\r \r a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial;\r \r b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;\r \r c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;\r \r d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;\r \r e. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggungjawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;\r \r f. sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan.\r \r 3. Pembentukan\r Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/buruh. Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh. Federasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) serikat pekerja/serikat buruh. Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) federasi serikat pekerja/serikat buruh.\r \r Setiap serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar sebagaimana sekurang-kurangnya harus memuat:\r \r a. nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh;\r \r b. dasar negara, asas dan tujuan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;\r \r c. tanggal pendirian;\r \r d. tempat kedudukan;\r \r e. persyaratan menjadi anggota dan persyaratan pemberhetiannya;\r \r f. hak dan kewajiban anggota;\r \r g. persyaratan menjadi pengurus dan persyaratan pemberhetiannya;\r \r h. hak dan kewajiban pengurus;\r \r i. sumber, tata cara penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan;\r \r j. ketentuan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga;\r \r 4. Keanggotaan dan Kepengurusan\r Seorang pekerja/buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh di satu perusahaan. Setiap serikat pekerja/serikat buruh hanya dapat menjadi anggota dari satu federasi serikat pekerja/serikat buruh. Setiap federasi serikat pekerja/serikat buruh hanya dapat menjadi anggota dari satu konfederasi serikat pekerja/serikat buruh.\r \r Pekerja/buruh yang menduduki jabatan tertentu di dalam satu perusahaan dan jabatan itu menimbulkan pertentangan kepentingan antara pihak pengusaha dan pekerja/buruh, tidak boleh menjadi pengurus serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan yang bersangkutan.\r \r 5. Pemberitahuan dan Pencatatan\r Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat dalam hal ini Disnaker PMPTSP Banjarnegara. Nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang akan diberitahukan tidak boleh sama dengan nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat terlebih dahulu. Pemberitahuan secara tertulis dengan dilampiri:\r \r a. daftar nama anggota pembentuk;\r \r b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;\r \r c. susunan dan nama pengurus.\r \r Kemudian Disnaker PMPTSP Banjarnegara mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan atau menangguhkan pencatatan jika belum memenuhi persyaratan.\r \r 6. Hak dan Kewajiban Serikat Pekerja/Buruh\r Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak:\r \r a. membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha;\r \r b. mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial;\r \r c. mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan;\r \r d. membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;\r \r e. melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.\r \r Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berkewajiban:\r \r a. melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya;\r \r b. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya;\r \r c. mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.\r \r 7. Perlindungan Hak Berorganisasi\r Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:\r \r a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;\r \r b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;\r \r c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;\r \r d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.\r \r Pengusaha harus memberi kesempatan kepada pengurus dan/atau anggota serikat pekerja/serikat buruh untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dalam jam kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak dan/atau yang diatur dalam perjanjian kerja bersama. Dalam kesepakatan kedua belah pihak dan/atau perjanjian kerja bersama harus diatur mengenai:\r \r a. jenis kegiatan yang diberikan kesempatan;\r \r b. tata cara pemberian kesempatan;\r \r c. pemberian kesempatan yang mendapat upah dan yang tidak mendapat upah.\r \r 8. Keuangan dan Harta Kekayaan\r Keuangan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bersumber dari:\r \r a. iuran anggota yang besarnya ditetapkan dalam anggaran dasar atau anggaran dasar atau anggaran rumah tangga;\r \r b. hasil usaha yang sah; dan\r \r c. bantuan anggota atau pihak lain yang tidak mengikat.\r \r Pengurus bertanggung jawab dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan dan harta kekayaan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh. Pengurus wajib memuat pembukuan keuangan dan harta kekayaan serta melaporkan secara berkala kepada anggotanya menurut anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.\r \r \r \r Sumber:\r \r Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh""" ; dct:format "PDF" ; dct:issued "2024-01-08T04:08:37.408907"^^xsd:dateTime ; dct:modified "2026-04-30T03:33:42.384034"^^xsd:dateTime ; dct:title "3. Serikat Pekerja atau buruh.pdf" ; dcat:accessURL ; dcat:byteSize "11806"^^xsd:nonNegativeInteger ; dcat:mediaType "application/pdf" . a foaf:Agent ; foaf:name "Kabupaten Kubu Raya" .