Dataset ini berisi data pemerataan layanan perpustakaan dari Kabupaten Bekasi tahun periode 2023.
Dataset Pemerataan Layanan Perpustakaan ini dihasilkan dari Dinas Arsip dan Perpustakaan yang dikeluarkan dalam periode satu tahun sekali.
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- pemerataan_layananan_perpustakaan: Rumus yang digunakan untuk mengukur komponen ini terdiri atas:
a. Rasio ketersediaan perpustakaan umum, yakni jumlah ketersediaan
unit perpustakaan umum (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan,
dan desa/kelurahan) yang kemudian dibagi dengan jumlah populasi
penduduk provinsi/kabupaten/kota;
b. Rasio ketersediaan perpustakaan sekolah/madrasah, yakni jumlah
ketersediaan unit perpustakaan sekolah/madrasah mulai dari
tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK kemudian dibagi
dengan jumlah populasi civitas sekolah (jumlah siswa/peserta didik
dan guru) di kabupaten/kota. Catatan : perpustakaan
sekolah/madrasah dihitung bukan berdasarkan aspek kewenangan
pembinaan, melainkan berdasarkan keberadaannya di suatu
wilayah sesuai dengan fungsi sebagai perpustakaan pembina;
Rasio ketersediaan perpustakaan perguruan tinggi, yakni jumlah
perpustakaan perguruan tinggi (universitas, institut, sekolah tinggi,
politeknik, dan akademi) dibagi dengan jumlah populasi civitas
akademika (jumlah mahasiswa dan dosen) di kabupaten/kota;
d. Rasio ketersediaan perpustakaan khusus, yakni jumlah
perpustakaan khusus (instansi pemerintah pusat/daerah dan
instansi swasta) yang dibagi dengan jumlah populasi bekerja di
wilayah kabupaten/kota. - tahun: adalah tahun data dikeluarkan