Jumlah Anggaran Mandatory Spending sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD)

Data Anggaran Mandatory Spending berdasarkan: Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD untuk Pemerintah Daerah; KMK Nomor 10/KM.7/2024: Mengatur penandaan rincian belanja pendidikan untuk evaluasi pemenuhan belanja wajib dalam APBD; KMK Nomor 11/KM.7/2024: Mengatur penandaan rincian belanja infrastruktur pelayanan publik untuk evaluasi pemenuhan belanja wajib dalam APBD; KMK Nomor 35/KM.7/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2024; KMK Nomor 37/KM.7/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/KM.7/2024;